WAKIL Ketua DPR, Priyo Budi Santoso sepakat dengan ide dan kebijakan yang dilon-tarkan pemerintah lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro-krasi, EE Mangindaan. Namun ia menyebut gagasan peng-hentian penerimaan PNS ini datang terlambat.

“Harus diakui ide ini terlambat karena sekarang jumlah PNS yang di daerah sudah mem-bengkak. Jika tak ada mora-torium akan terjadi proses menjadi negara birokratis dan
negara pegawai negeri,” ka-tanya.

Dikatakannya juga, peme-rintah melakukan morato-rium penerimaan PNS untuk mengurangi beban anggaran. Sementara sebelumnya, Priyo Budi Santoso mencurigai penerimaan PNS melibatkan ada kepentingan politik. “Akan kita cek apakah meng-gunungnya (penerimaan PNS semakin banyak) itu menje-lang pemilu. Akan kita cek mengenai sinyalemen apakah itu memang ada pola men-jelang Pemilu seperti itu. Akan kita pertanyakan siapa pun penguasanya untuk minta pertanggungjawaban,” ung-kap Priyo di Gedung DPR, Ka-mis (25/08) kemarin.

Seperti diketahui, tiga men-teri telah menandatangani SK penghentian sementara pene-rimaan PNS. Ketiga menteri yang menandatangani SKB itu adalah Menteri Dalam Ne-geri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Reformasi Birokrasi. Moratorium ini akan berlangsung selama 16 bulan dan akan dimulai per 1 September.
Moratoriun penerimaan PNS itu tidak bersifat kaku. Pene-rimaan PNS tetap dilakukan terutama untuk tenaga pen-didik dan tenaga kesehatan. Pemerintah tetap membuka peluang di kedua bidang tersebut, namun harus jelas penempatannya.(dtc/zal)

Sumber : [You must be registered and logged in to see this link.]